Home » Berita » Nasional » JK Bicara Prestasi Positif Muslim Atasi Masalah Islamfobia

JK Bicara Prestasi Positif Muslim Atasi Masalah Islamfobia

Redaksi 15 Jan 2025 366

Jakarta, Neropong.com – Prestasi positif Muslim dinilai dapat mengatasi permasalahan peningkatan Islamfobia di beberapa negara, demikian disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).

“Persepsi negatif tentang Islam akan teratasi dengan sendirinya jika umat Islam menunjukkan prestasi dan kontribusi positif bagi masyarakat luas tanpa memandang agama atau asal usul,” jelas JK di sela-sela acara Retret Pemikiran London untuk Minoritas Muslim di London pada Rabu 15 Januari 2024.

Menurutnya, faktor utama yang mendorong mobilitas vertikal masyarakat Muslim di negara-negara maju, seperti Amerika dan Eropa, adalah pendidikan yang diraih. Muslim di kawasan tersebut menikmati akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan komunitas Muslim di belahan dunia lainnya.

Menurut JK, dengan pendidikan yang lebih baik, status sosial ekonomi mereka meningkat dengan cepat. “Sebagian besar dari mereka menjadi profesional di bidang masing-masing, dengan sangat sedikit yang bekerja di sektor pekerjaan manual,” ujar JK.

Selain itu, JK menyoroti bagaimana komunitas Muslim di negara-negara maju tetap mempertahankan identitas keislaman mereka meski berada di kelas menengah baru.

“Ada kebanggaan bahwa agama yang mereka yakini dapat berjalan seiring dengan status mereka sebagai kaum profesional,” jelasnya. Fenomena ini, menurut JK, terlihat dari banyaknya masjid dan mushalla baru yang bermunculan di Eropa dan Amerika.

Melihat realitas ini, JK menekankan pentingnya fokus pada sektor pendidikan dalam upaya membantu sesama Muslim, khususnya mereka yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim dan masih berjuang untuk memperbaiki kondisi mereka.

Retret Pemikiran London untuk Minoritas Muslim berlangsung pada 13-15 Januari 2025 di Kota London, Inggris. Kegiatan ini mempertemukan para pemimpin Muslim dari berbagai negara untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas di seluruh dunia.

Retret pemikiran ini dihadiri oleh 15 orang mantan pemimpin Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim, serta pemimpin Muslim dari negara-negara minoritas seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Afrika Selatan.

Diskusi difokuskan pada upaya mendukung minoritas Muslim yang menghadapi diskriminasi, penganiayaan, bahkan genosida di berbagai belahan dunia.

Menurut penyelenggara, Justice For All, tujuan retret ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang pengalaman hidup minoritas Muslim yang beragam, mengidentifikasi tantangan bersama dan unik yang mereka hadapi, serta mengeksplorasi strategi konkret untuk memperkuat hak, representasi, dan kesejahteraan komunitas-komunitas ini.

JK dikenal sebagai tokoh perdamaian dan mediator konflik, bersama Hamid Awaludin diundang karena pengalamannya dalam mengatasi konflik di Aceh, Ambon, dan Poso, serta keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan.

Kehadirannya pada acara itu diharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendukung komunitas Muslim minoritas di seluruh dunia. []

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Menag Hadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian di Vatikan

Redaksi

27 Okt 2025

Jakarta, Neropong.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Vatikan, Roma untuk menghadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Komunitas Sant’ Egidio di Koloseum. Menag bertolak dari Jakarta pada Sabtu 25 Oktober 2025. Tiba di Roma, Menag menghadiri undangan KBRI di Vatikan. Menag bertemu ratusan diaspora Indonesia yang ada di Vatikan dan Italia. …

Ustad Bobby Herwibowo Gagas Program Hidup Sesudah Hidup dan Al-Qur’an University

Redaksi

26 Okt 2025

Jakarta, Neropong.com – Founder Metode Kauny Ustad Bobby Herwibowo (Usbob) memprakarsai program “Hidup Sesudah Hidup” untuk menopang berdirinya Al-Qur’an University, kampus gratis pertama di Indonesia. Program Hidup Sesudah Hidup menurut pendiri Yayasan Askar Kauny ini berangkat dari peran keyakinan bagi seseorang muslim bahwa hidup di dunia hanya sementara, sementara hidup yang kekal itu adalah hidup …

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Apresiasi Capaian Akreditasi Unggul UIKA Bogor

Redaksi

22 Okt 2025

Bogor, Neropong.com — Capaian Akreditasi Unggul Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Kedua lembaga ini menilai predikat tersebut sebagai bukti nyata komitmen UIKA dalam menjaga mutu pendidikan tinggi Islam yang berdaya saing dan berintegritas. Dalam sambutannya di acara …

Kemenag Salurkan Rp4 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA 2025

Redaksi

22 Okt 2025

Jakarta, Neropong.com – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk madrasah dab Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025 siap dicairkan pada pekan ini. Total alokasi akan disalurkan mencapai Rp4,01 triliun. Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, …

Sebanyak 8.000 Pengunjung Ramaikan Pameran Kaligrafi Internasional JIC Kendari

Redaksi

20 Okt 2025

Kendari, Neropong.com — Pameran Kaligrafi Internasional yang diselenggarakan oleh Jakarta Islamic Centre (JIC) di UPTD Museum Kendari resmi ditutup pada Sabtu 18 Oktober 2025. Selama delapan hari pelaksanaan, kegiatan ini sukses menarik lebih dari 8.000 pengunjung, baik yang hadir langsung di lokasi pameran maupun yang mengikuti secara virtual dan online dari berbagai daerah di Indonesia …

TPPI Dorong KPK Tangani Akar Masalah Kuota Haji Tambahan

Redaksi

17 Okt 2025

Bandung, Neropong.com — Tim Penyelamat PIHK Indonesia (TPPI) meminta agar penegakan hukum terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 tentang pembagian kuota tambahan haji difokuskan pada akar kebijakan, bukan kepada pelaksana di lapangan. TPPI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Ketua TPPI H. Holil Aksan …