Home » Nasional » Pemilik Pagar Laut Hanya Didenda Rp18 Juta Per-Kilometer

Pemilik Pagar Laut Hanya Didenda Rp18 Juta Per-Kilometer

Redaksi 23 Jan 2025 90

Jakarta, Neropong.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer.

Trenggono menjelaskan sanksi denda pasti akan diberlakukan meski belum merinci soal total denda terhadap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang tersebut.

“Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itukan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta,” kata Sakti wahyu Trenggono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis 23 Januari 2025.

Trenggono menjelaskan, bahwa pengungkapan siapa pemilik pagar laut masih dilakukan pendalaman dengan berkoordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Begitu kita dapat (pelakunya) akan didenda. Dari kami sanksi denda karena lebih ke arah sanksi administratif, kalau ada unsur pidana itu kepolisian,” kata Trenggono.

Sebelumnya, Menteri ATR Nusron Wahid menyebutkan ada dua orang yang terindikasi pelaku dan selanjutnya menjadi bahan diskusi untuk diserahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.

KKP telah memanggil dan menerima pemeriksaan dua orang nelayan yang mengeklaim memasang pagar laut itu. Pemeriksaan terhadap nelayan yang mengaku memasang pagar laut tersebut masih berlangsung.

Pemasangan pagar laut di perairan Tangerang ini juga menjadi bahan koreksi KKP untuk memantau seluruh pergerakan melalui sistem “Ocean Big Data”.

“Saya koreksi dan perbaiki terus dengan sistem. Sebenarnya kalau kita sudah terimplementasi semuanya yang Ocean Big Data sudah ketahuan,” katanya. []

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
BP Haji Dukung Penuh Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden

Redaksi

06 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) bersama Komisi VIII DPR RI membahas Terkait pelaksanaan program kerja, anggaran tahun 2025, dan isu-isu aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa BP Haji telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran tahun 2025 sejalan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang …

DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Bolehkan Pengecer Jual Gas 3 Kg

Redaksi

06 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com – Komisi XII DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Kebijakan itu dinilai telah menjaga pendistribusian gas elpiji 3 kg ke masyarakat. “Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi per hari ini dalam rangka …

JK-Presiden Prabowo Bahas Produksi Beras

Redaksi

04 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com  – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini. Mereka membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional dan memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan. Amran Sulaiman mengatakan, produksi beras pada kuartal pertama …

Buka MTQ Internasional ke-4, Menag Tegaskan Spirit Al-Qur’an untuk Lingkungan dan Harmoni Global

Redaksi

30 Jan 2025

Jakarta, Neropong.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa Al-Qur’an memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Al-Qur’an tidak membenarkan segala tindakan ekploitasi alam. “Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita harus membuktikan bahwa Al-Qur’an memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan sebagai suatu keharusan,” kata Nasaruddin saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional ke-4 di Jakarta pada …

Alissa Wahid Minta Pergub Poligami Dikaji Ulang

Redaksi

29 Jan 2025

Jakarta, Neropong.com – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menyatakan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang poligami tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, perlu dikaji ulang. Diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian diterbitkan dengan tujuan melindungi …

Sebanyak 2.000 Warga Ungsi Akibat banjir Melanda

Redaksi

29 Jan 2025

Jakarta, Neropong.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat lebih dari 2.000 warga mengungsi akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta. Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, bahwa pengungsi tersebar di beberapa titik, dari data yang ada pengungsi tersebar di beberapa lokasi terutama di Jakarta Barat dan …