Al-Quds, NEROPONG.COM– Ditengah suasana yang memanas, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada Kamis sore. Sejak fajar Zionis Israel membatasi akses bagi Jamaah Palestina.
Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah Dr KH Muhammad Zaitun Rasmin menanggapi penyerbuan Masjidil Aqsa oleh pemukim Zionis Israel, kesombongan Ben-Gvir yang mendapat legitimasi dari Netanyahu dan mendapat keamanan dari tentara Israel.
“Kami mengecam keras tindakan Menteri Keamanan Zionis Israel terus melakukan pelecehan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa,” kata Ustaz Zaitun dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 Mei 2026.
Ia juga menegaskan, perlakuan Zionis terhadap tempat suci ummat Islam akan mempercepat kehancuran mereka.
“Ini akan mempercepat kehancuran negara mereka, yang penting ummat Islam dan masyarakat dunia masih punya hati nurani tidak berhenti bersuara dan membela Masjidil Aqsa,” tegasnya.
Laporan dari Kantor Kegubernuran Al-Quds menyebutkan aksi ini dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh garis keras, termasuk anggota Knesset (Parlemen Israel) Ariel Kellner dan rabi ekstremis Yehuda Glick dan termasuk Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir.
“Mereka melakukan ritual Talmud di pelataran Masjid Aqsa, sementara Jamaah Palestina dilarang masuk,” ujar seorang saksi mata di lokasi.
Sambil bertepuk tangan dan bernyanyi, pemukim terus menerobos masuk ke Masjid Al-Aqsa yang mulia dari arah Gerbang Al-Maghariba, dengan jumlah ratusan hingga ribuan orang.
Ketua MUI Bidang Ukhuwah tersebut mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu melakukan aksi besar-besaran demi menghentikan kekejaman Israel yang merupakan musuh utama kemanusiaan.
“Zionis terus mempertontonkan kebiadaban mereka, zionis adalah musuh umumnya manusia dan kemanusiaan. Maka mari seluruh dunia mengutuk mereka, sambil berdoa agar dipercepat kehancuran mereka,” serunya.
Pawai bendera tahunan Israel di Yerusalem selama ini kerap memicu ketegangan karena melewati wilayah-wilayah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki.
Pemerintah Palestina dan berbagai organisasi hak asasi manusia internasional menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk provokasi yang memperburuk situasi keamanan dan memperdalam ketegangan di kota suci tersebut.
