Jakarta, Neropong.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan komitmen strategisnya mendukung pengembangan desa wisata melalui program sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di 6.111 Desa Wisata seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala BPJPH Dr Ahmad Haikal Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Senin 7 Juli 2025, membahas hasil rekonstruksi anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 serta isu-isu aktual nasional.
“Kami bersama Kementerian Pariwisata lakukan koordinasi sangat positif, BPJPH berkolaborasi dengan Kemenpar akan mendampingi dan menerbitkan sertifikat halal gratis bagi pengusaha UMK di 6.111 desa wisata halal yang ditetapkan Kemenpar,” ujar Haikal Hasan.
Untuk mendukung program ini, BPJPH mengandalkan keberadaan lebih dari 100.000 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Mereka akan menjadi ujung tombak dalam menjangkau dan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil makanan dan minuman mendapatkan sertifikasi halal di desa-desa wisata tersebut,” imbuhnya.
“Pada tahap awal, mulai Juli 2025 ini, kami akan memulai dengan mendampingi 20 desa wisata halal sebagai pilot project. Ini akan menjadi fondasi untuk pelaksanaan yang lebih luas dan masif ke depannya,” tambahnya.
Dia menegaskan, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index.
“Kami juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan bersertifikat kepada Kelompok Sadar Wisata di 6.112 Desa Wisata tersebut untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal yang memiliki potensi penghasilan yang menarik,” ungkap Haikal. []
