Jakarta NEROPONG.COM – Anggota DPD RI yang juga Katib Syuriyah PBNU, Hilmy Muhammad mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan izin konser Andrea Bocelli dinilai memunculkan pertanyaan tentang konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang akrab disapa Gus Hilmy itu menyampaikan kritik tersebut melalui keterangan tertulis di Jakarta yang dikutip, Senin 2 November 2026, bertepatan dengan momentum Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026.
“Pemerintah Indonesia terlihat galau dan tidak berprinsip dalam menyikapi perjuangan Palestina. BoP dipertahankan, konser Bocelli diizinkan, ini kan jadi bukti inkonsistensi Pemerintah dalam membela Palestina. Di satu sisi, kita menyatakan komitmen penuh terhadap kemerdekaan Palestina di forum PBB,” ujar Gus Hilmy.
Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah masih mempertahankan keterlibatan dalam BoP yang justru mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.
“Ditambah lagi mengizinkan Bocelli konser. Ini membuat kita prihatin dan menyesalkan sekali,” tegas Gus Hilmy.
BoP Dipertanyakan
Gus Hilmy mengingatkan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono telah menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB pada akhir September lalu.
Menurut dia, komitmen tersebut harus tercermin dalam keputusan strategis pemerintah, termasuk menentukan mekanisme internasional yang digunakan untuk memperjuangkan masa depan Palestina.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah mempertahankan keterlibatan dalam BoP ketika mekanisme tersebut mendapat kritik dari Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki.
Albanese sebelumnya meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP. Ia menilai mekanisme tersebut berisiko mengabaikan hak rakyat Palestina menentukan masa depan sendiri karena prosesnya dinilai tidak memberikan keterwakilan Palestina secara memadai.
“Kalau kita percaya kepada PBB sebagai sarana perjuangan perdamaian Palestina, mengapa peringatan dari Pelapor Khusus PBB justru tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan? Apa hasil konkret BoP selama ini? Bagaimana mungkin kita berharap banyak kepada BoP yang mekanismenya masih terbatas dan dipertanyakan, sementara PBB dan OKI memiliki mandat serta legitimasi yang lebih kuat dan mengakar dalam persoalan Palestina?” kata Gus Hilmy.
Konser Bocelli Disorot
Selain BoP, Gus Hilmy menyoroti penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Indonesia yang menuai penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah elemen masyarakat.
MUI sebelumnya mendesak pembatalan konser karena menyoroti rekam jejak Bocelli, termasuk penampilannya dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010 dan konsernya di Tel Aviv pada 2022.
Kontroversi tersebut memunculkan perdebatan tentang batas antara diplomasi budaya, kepentingan ekonomi, dan konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Ujian Politik Luar Negeri
Pemerintah sebelumnya menjelaskan partisipasi Indonesia dalam BoP ditujukan untuk mendorong perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza. Pemerintah juga menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Namun, bagi Gus Hilmy, tujuan tersebut perlu disertai evaluasi terhadap efektivitas mekanisme yang dipilih dan dampaknya bagi kepentingan rakyat Palestina.
Momentum BSP 2026, yang berlangsung sepanjang November hingga puncaknya pada 29 November, menjadi pengingat bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina membutuhkan konsistensi dalam pernyataan maupun kebijakan.
Kritik Gus Hilmy menempatkan pemerintah pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan setiap langkah diplomasi Indonesia benar-benar memperkuat hak rakyat Palestina atas kemerdekaan, kedaulatan, dan masa depan mereka sendiri?
