Home » Konspirasi » Menag: Petugas Siap Sambut Kedatangan Jemaah

Menag: Petugas Siap Sambut Kedatangan Jemaah

Redaksi 01 Mei 2025 39

Jakarta, Neropong.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Tanah Air, usai menghadiri Konferensi Lembaga Hadis Nabawi binaan Raja Salman di Madinah. Dalam kunjungan tersebut, Menag juga meninjau kesiapan petugas dan layanan di Kota Nabi, termasuk Makkah dan Jeddah.

Alhamdulillah banyak sekali kemajuan yang bisa kita capai. Boleh dikatakan hampir semuanya persiapan penyelenggaraan haji, di Bandara untuk penjemputan kloter pertama sudah siap segala sesuatunya,” kata Nasaruddin Umar setibanya di Bandara Soekarno – Hatta, Cengkareng, Jakarta, Rabu 30 Mei 2025.

Hadir menyambut kedatangan Menag, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Plt Irjen Kemenag Faisal Ali, para staf khusus, serta Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Selain menyapa petugas, Menag juga meninjau kesiapan beberapa lokasi layanan dan mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi munculnya potensi masalah.

“Alhamdulillah semua sudah ada antisipasinya agar penyelenggaraan haji berjalan baik dan lancar,” papar Menag.

Kesempatan di Tanah Suci juga dioptimalkan Menag Nasaruddin Umar untuk berkoordinasi dalam diskusi informal denganpihak pemerintah Saudi Arabia. Menag berharap jemaah haji Indonesia mendapat bimbingan dan juga kemudahan layanan dalam menjalankan ibadah.

“Keluarga dan Kerajaan Saudi Arabia berpesan yang penting jemaah haji Indonesia memenuhi persyaratan dengan baik. Jangan sampai Indonesia mengirim calon jemaah haji yang tidak lengkap berkasnya. Bisa dipastikan, jika jemaah haji tidak lengkap berkasnya itu akan mengalami kesulitan,” sebut Menag.

“Mereka juga berterimakasih, karena Indonesia selalu lebih siap untuk memberangkatkan jemaah hajinya dengan tertib dan bagus,” sambungnya.

Ia juga menambahkan, Duta Besar Saudi Arabia dan pejabat terkait mendukung seluruh layanan kepada jemaah haji berikut opsi mitigasinya untuk kelancaran penyelenggaraan haji. Karenanya, Menag minta agar opsi mitigasi yang disiapkan lebih variatif dan komprehensif.

“Pokoknya, jangan hanya satu opsi mitigasi. Dengan jemaah sebesar ini tidak bisa hanya satu opsi mitigasi, supaya jangan ada jemaah haji yang terlantar,” tuturnya.

Misalnya, bagaimana mitigasi kalau ada kendala perjalanan jemaah, baik bus mogok atau macet? Maka, harus disiapkan bus cadangan. Demikian juga mitigasi bagi jemaah sakit jelang puncak haji. Maka, harus disiapkan safariwukuf.

“Termasuk mitigasi jika ada jemaah yang terpisah dari rombongan agar bisa segera dipertemukan. Ini bisa memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang kita siapkan,” papar Menag.

Terakhir, Menag kembali mengimbau warga Indonesia tidak mudah tergiur berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji. Sebab, regulasi di Arab Saudi sangat ketat dan itu baik demi melindungi jemaah haji.

“Kalau ketangkap tidak gunakan visa haji, akan dipulangkan dan denda hingga 400 juta. Jemaah haji Indonesia juga agar selalu membawa identitas saat beraktivitas di Tanah Suci,” tegasnya.

Menag mengajak warga bangsa dan jemaah Indonesia untuk saling mendoakan agar pelaksanaan haji 1446 H/ 2025 M berjalan dengan baik dan lancar. []

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bani Israil, Yahudi, Ibrani, Zionis dan Israel

admin

18 Mar 2025

Apakah Anda pernah mendengar kelima kata dalam judul diatas? Jika pernah, apakah Anda bisa benar-benar membedakan kelima kata tersebut? Jika Anda belum bisa membedakannya, Anda tidak usah khawatir karena sekarang kita akan membahas perbedaan tersebut. Bani Israil Bani Israil terdiri dari kata: Bani dan Israil. Bani artinya keturunan atau anak cucu, sedangkan Israil adalah nama …

AHY Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Redaksi

25 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini terpilih secara aklamasi dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025. Di aula pertemuan Hotel Ritz-Carlton, para kader Demokrat menetapkan suara bulat untuk mengusung kembali AHY menjadi ketua umum. Tidak ada …

MHM Gelar Harmoni Camp untuk Persaudaaran dan Rawat Lingkungan

Redaksi

10 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com – Majelis Hukama Muslimin (MHM) akan menggelar Harmoni Camp di Bandung pada Jumat- Senin 24 – 27 Februari 2025. Acara ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Internasional Persaudaraan Manusia. Sejak 2020, Hari Internasional Persaudaraan Manusia diperingati setiap 4 Februari, sesuai Resolusi PBB 75/200. Peringatan ini didasarkan pada peristiwa penandatanganan Dokumen Persaudaan Manusia pada …

MUI DKI Jakarta Temui Pimpinan Al-Azhar dan Mufti Agung Mesir

Redaksi

23 Jan 2025

Kairo, Neropong.com – Dalam rangka mewujudkan peningkatan kredibilitas dan marwah kepakaran ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berkerja sama dengan Akademi Internasional A-Azhar untuk Pelatihan Imam, Dai, dan Peneliti Fatwa, dan Daarul Ifta Mesir. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan kunjungan sekaligus pertemuan Ketua Umum MUI Jakarta, KH Muhammad Faiz, didampingi Sekretaris Umum, KH Auza’i Mahfudz, …

BP Haji Lantik Para Pejabar Eselon II dan IV di Masjid

Redaksi

30 Des 2024

Jakarta, Neropong.com – Badan Penyelenggara Haji Indonesia melantik para pejabat eselon II hingga IV di masjid, sebuah langkah yang mencerminkan komitmen lembaga baru ini terkait integritas, kesederhanaan, dan amanah. “Kami ingin pelantikan ini menjadi refleksi mendalam bahwa mengemban amanah di BP Haji adalah tugas yang sangat mulia sekaligus berat. Pelantikan di masjid adalah pengingat bahwa …

Wakil Ketua MUI: Kenaikan PPN 12 Persen Sesuai Amanat Konstitusi?

Redaksi

27 Des 2024

Jakarta, Neropong.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Buya Anwar mengatakan, kenaikan PPN 12 persen memang memiliki dasar hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpanjakan (HPP). “Tapi pertanyaannya, apakah dari perspektif …