Home » Nasional » Pemerintah Batasi Penyaluran BBM Pertalite

Pemerintah Batasi Penyaluran BBM Pertalite

Redaksi 07 Jan 2025 188

Jakarta, Neropong.com – Pemerintah dipastikan akan membatasi kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di tahun ini. Langkah ini guna menjalankan program Subsidi Tepat Sasaran sehingga tidak bocor ke warga yang tidak membutuhkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program Subsidi Tepat Sasaran akan mengatur kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite.

“Lebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Solar maupun Pertalite tersebut, akan dijalankan tahun ini. Namun tidak merinci secara spesifik waktu pasti kapan program ini akan dilaksanakan. Kita akan umumkan nanti di tahun ini,” kata Bahlil di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Selasa 7-Desember-2025.

Saat ini, pemerintah masih terkendala verifikasi data calon penerima BBM subsidi ini. Data calon penerima BBM bersubsidi akan dipadankan dari berbagai pihak seperti Kementerian Sosial (Kemensos) hingga PT PLN (Persero).

“Selama ini kan datanya (berbeda) kan antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu,” ujarnya.

Bahlil memastikan sasaran calon penerima subsidi BBM tidak akan berubah jauh. Termasuk skema penyaluran subsidi BBM. “Semua kita umumkan. Termasuk skema (dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ,” tegasnya.

Sayangnya, Bahlil enggan menyebutkan jenis kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar. []

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
BP Haji Dukung Penuh Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden

Redaksi

06 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) bersama Komisi VIII DPR RI membahas Terkait pelaksanaan program kerja, anggaran tahun 2025, dan isu-isu aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa BP Haji telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran tahun 2025 sejalan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang …

DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Bolehkan Pengecer Jual Gas 3 Kg

Redaksi

06 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com – Komisi XII DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Kebijakan itu dinilai telah menjaga pendistribusian gas elpiji 3 kg ke masyarakat. “Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi per hari ini dalam rangka …

JK-Presiden Prabowo Bahas Produksi Beras

Redaksi

04 Feb 2025

Jakarta, Neropong.com  – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini. Mereka membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional dan memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan. Amran Sulaiman mengatakan, produksi beras pada kuartal pertama …

Buka MTQ Internasional ke-4, Menag Tegaskan Spirit Al-Qur’an untuk Lingkungan dan Harmoni Global

Redaksi

30 Jan 2025

Jakarta, Neropong.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa Al-Qur’an memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Al-Qur’an tidak membenarkan segala tindakan ekploitasi alam. “Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita harus membuktikan bahwa Al-Qur’an memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan sebagai suatu keharusan,” kata Nasaruddin saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional ke-4 di Jakarta pada …

Alissa Wahid Minta Pergub Poligami Dikaji Ulang

Redaksi

29 Jan 2025

Jakarta, Neropong.com – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menyatakan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang poligami tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, perlu dikaji ulang. Diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian diterbitkan dengan tujuan melindungi …

Sebanyak 2.000 Warga Ungsi Akibat banjir Melanda

Redaksi

29 Jan 2025

Jakarta, Neropong.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat lebih dari 2.000 warga mengungsi akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta. Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, bahwa pengungsi tersebar di beberapa titik, dari data yang ada pengungsi tersebar di beberapa lokasi terutama di Jakarta Barat dan …