Home » Berita » Konspirasi » Wakil Ketua MUI: Kenaikan PPN 12 Persen Sesuai Amanat Konstitusi?

Wakil Ketua MUI: Kenaikan PPN 12 Persen Sesuai Amanat Konstitusi?

Redaksi 27 Des 2024 518

Jakarta, Neropong.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Buya Anwar mengatakan, kenaikan PPN 12 persen memang memiliki dasar hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpanjakan (HPP).

“Tapi pertanyaannya, apakah dari perspektif hukum tuntutan dari UU tersebut sesuai dengan amanat konstitusi?” kata pria yang akrab disapa Buya Anwar itu dalam keterangan tertulis, pada Jumat 27 Desember 2024.

Anwar Abbas juga mempertanyakan kenaikan PPN 12 persen dari perspektif sosial ekonomi saat ini. “Apakah dari perspektif sosial ekonomi ketentuan tersebut sudah tepat atau belum untuk dilaksanakan saat ini ? Di sinilah letak masalah dan kontroversinya,” ucap Anwar.

Anwar Abbas juga mempertanyakan kenaikan PPN 12 persen dari perspektif sosial ekonomi saat ini. “Apakah dari perspektif sosial ekonomi ketentuan tersebut sudah tepat atau belum untuk dilaksanakan saat ini ? Di sinilah letak masalah dan kontroversinya,” ucap Anwar.

Dia menilai, pemerintah seperti bersikeras memberlakukan kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025 dengan alasan sesuai dengan aturan UU HPP. Alasan lainnya juga seperti menginginkan adanya pembiayaan besar dari masyarakat untuk program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.

Benarkah PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Gaji di Bawah Rp 10 Juta? Namun, kata Anwar, di sisi lain masyarakat dan dunia usaha resah dan sangat keberatan dengan kenaikan PPN itu karena akan mendorong terjadinya kenaikan harga barang dan jasa.

“Bila hal demikian yang terjadi maka tentu daya beli masyarakat akan menurun. Jika daya beli masyarakat menurun maka tingkat keuntungan pengusaha dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat tentu juga akan menurun,” ucapnya.

“Hal demikian jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena konstitusi mengharapkan semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Anwar Abbas.

Sebab itu, Anwar Abbas menyarankan gar pemerintah menunda pelaksanaan enaikan PPN 12 persen sampai keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat bisa mendukung kebijakan itu.

“Oleh karena itu jika pemerintah tetap memaksakan pemberlakuan UU tersebut pada tanggal 1 Januari (2025) besok maka hal demikian jelas menjadi tanda tanya,” imbuhnya. []

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Implementasi Wajib Halal adalah Bagian dari Upaya Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

Redaksi

24 Des 2025

    Jakarta, Neropong.com — Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat penyelenggaraan JPH khususnya implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai 18 Oktober 2026 bagi sejumlah katergori produk, atau sering disebut Wajib Halal Oktober 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal hasan menegaskan bahwa Wajib Halal adalah bagian integral dari upaya mewujudkan Asta …

Babe Haikal: Profesi di Bidang Halal Nilai Ibadah dan Kemaslahatan

Redaksi

05 Des 2025

Jakarta, Neropong.com — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa profesi di bidang jaminan produk halal memiliki nilai ibadah sekaligus memberikan kemaslahatan luas bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan Juru Sembelih Halal (Juleha) dari berbagai daerah dalam kegiatan pembinaan kompetensi Juleha yang diadakan oleh Direktorat Bina JPH pada Deputi …

BSP 2025, AWG–UAR Gelar Apel 1.000 Relawan untuk Bangun Kembali Gaza

Redaksi

25 Nov 2025

Jakarta, Neropong.com — Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025 kembali menghadirkan Apel 1.000 Relawan Kemanusiaan untuk Palestina, bekerja sama dengan Yayasan Ukhuwah Al-Fatah Rescue (UAR). Apel akbar digelar pada Minggu 23 November 2025 di Lapangan Kempi 1, Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Tahun ini, apel diawali dengan shalat Tahajud dan subuh berjamaah sebagai penguatan akidah dan kebersamaan …

DDII Dukung Keputusan MUI Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Indonesia

Redaksi

08 Okt 2025

Jakarta, Neropong.com — Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak kehadiran tim senam artistik Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta. Ketua Umum DDII, Dr. Adian Husaini, menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk konsistensi bangsa Indonesia terhadap amanat konstitusi dan sikap politik luar …

Ustaz Bachtiar Nasir Tempuh “Jalan Lain” Demi Palestina Merdeka

Redaksi

08 Agu 2025

Sore itu pada Jumat 8 Agustus 2025. Udara di dermaga Bontobahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan terasa berat. Angin kencang mengguncang bendera-bendera Palestina, tetapi tak cukup untuk mengusir sesak di dada. Ratusan orang berdiri rapat, menatap panggung sederhana tempat seorang ulama berdiri diam. Ustaz Bachtiar Nasir atau karib disapa UBN menggenggam mikrofon. Tak langsung bicara. Ada jeda—pendek, …

Menag: Petugas Siap Sambut Kedatangan Jemaah

Redaksi

01 Mei 2025

Jakarta, Neropong.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Tanah Air, usai menghadiri Konferensi Lembaga Hadis Nabawi binaan Raja Salman di Madinah. Dalam kunjungan tersebut, Menag juga meninjau kesiapan petugas dan layanan di Kota Nabi, termasuk Makkah dan Jeddah. “Alhamdulillah banyak sekali kemajuan yang bisa kita capai. Boleh dikatakan hampir semuanya persiapan penyelenggaraan haji, di …